Kampanye merupakan bagian inheren dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Sebagai medium informasi, kampanye merupakan cara paling efektif bagi kandidat dalam pemilihan umum untuk menyampaikan visi, misi, program serta informasi lain untuk meyakinkan calon pemilih. Di sisi lain, kampanye juga dituding sebagai salah satu penyebab mahalnya ongkos politik yang merupakan salah satu pintu masuk politik uang. Selama proses kampanye, dalam rangka memenangkan suara voter, berbagai upaya dilakukan para calon dari berbagai partai politik yang semuanya didasarkan pada ilmu “marketing” untuk mengarahkan preferensi pemilih. Hadirnya pendekatan marketing dalam dunia politik dituding sebagai salah satu penyebab mahalnya ongkos pemilu yang pada akhirnya bermuara pada tampilnya “demokrasi borjuis”. Penggunaan marketing approach yang berlebihan dalam dunia politik akan melahirkan komersialisasi politik dan menyempitkan arti politik menjadi sekedar proses transasksi uang yang akan menjauhkan masyarakat dari ikatan ideologis sebuah partai dengan pendukungnya O. Soughnessy. 2001. Namun demikian, pasca merebaknya covid-19, tantangan besar dihadapi oleh penyelenggara maupun peserta dan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah model kampanye yang harus menyesuaikan dengan protokol covid-19. Pembatasan sosial akan berakibat pada menurunnya jumlah tatap muka antara kandidat dan konstituen. Di era pandemi covid-19, menjelang pilkada serentak pada Desember 2020, KPU telah menetapkan PKPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non-alam. PKPU nomor 6 tahun 2020 tersebut diantaranya mencakup pengaturan tahapan kampanye. Pada pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa tahapan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 COVID-19. Setidaknya ada 3 persoalan terkait pengaturan kampanye di masa pandemi. Pertama, seberapa efektifkah kampanye di tengah pembatasan sosial. Ini terutama berkaitan dengan kepentingan para calon kepala daerah untuk memastikan pesan tersampaikand bagi konstituen. Kedua, penentuan strategi kampanye di era new-normal. KPU telah menetapkan aturan yang ketat dalam setiap tahapan di masa pandemic, termasuk pengaturan kampanye. Apakah para kandidat mampu menyesuaikan strategi kampanye tanpa bertabrakan dengan protokol covid-19. Terakhir, bagaimana KPU sebagai penyelenggara memastikan tahapan kampanye tidak melanggar protokol covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKPU pelaksanaan pilkada di tengah pandemic covid-19. Seberapa efektif ? Salah satu pasal dalam PKPU 6 tahun 2020 adalah pengaturan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam kampanye. Pada pasal 58, disebutkan Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan tertutup. Bahkan dalam ayat ke 2 pada pasal yang sama, disebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui Media Daring. Ini menyisakan persoalan bagi tim kampanye. Pembatasan jumlah peserta kampanye akan mengurangi skala penyampaian vis, misi dan program bagi lebih banyak masyarakat. Visi, misi dan program hanya bisa disampaikan pada kelompok terbatas dengan persebaran demografis pemilh yang cenderung heterogen. Sementara kampanye bertujuan untuk meyakinkan dan mengarahkan preferensi pemilih sebanyak mungkin, pembatasan kerumanan dalam kampanye menjadi hambatan bagi tim kampanye untuk menjangkau lebih banyak pemilih. Oleh sebab itu, tim kampanye harus menentukan strategi yang tepat untuk mengakomodir pemilih yang tidak dapat dijangkau dengan kampanye fisik yang melibatkan banyak peserta. Salah satu strategi kampanye ini adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian program serta visi misi kandidat. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pemilih, menunjukkan sebanyak 88% pengguna Facebook merasa bahwa aplikasi tersebut membantu pengguna untuk terlibat dengan masalah yang penting untuk mereka setujui dalam pemilihan umum 36% atau agak setuju 52%. Demikian pula, para responden berbagi bahwa media sosial merupakan sarana yang baik dalam membawa perspektif baru bagi diskusi tentang pemilihan umum dan politik dengan 40% responden yang setuju dan 49% yang cukup setuju dengan gagasan itu. Sementara itu, sebagian kecil merasa bahwa media sosial membantu orang mempelajari seperti apa kandidat yang akan berkompetisi 26% dan 51% menjawab cukup baik. Tanggapan ini menunjukkan bahwa meskipun ada nilai negatif pada diskusi politik lewat media sosial, para pengguna tampaknya mampu melihat sisi positif dari media sosial dalam hal fungsinya. Fungsi – fungsi tersebut terutama sebagai media informasi dan penyaluran perspektif bagi pengguna maupun bagi kandidat Sukmayadi dan Effendi 2018. Sebanyak 42 persen pemilih terdaftar untuk pemilu 2019 di Indonesia berusia 17 hingga 35 tahun. Pemuda ini, atau kaum muda, mendominasi lanskap media sosial di negara ini, membentuk 66 persen dari 150 juta pengguna media sosial dan menghabiskan rata-rata 3 jam dan 26 menit online per hari. Digital 2019 Indonesia. Dalam hal ekspresi sentimen politik, platform milik Facebook mendominasi lanskap media sosial di Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 130 juta pengguna Facebook dan lebih dari 60 juta pengguna Instagram, yang mengerdilkan 20 juta pengguna Twitter di negara ini. Twitter lebih populer di kalangan pengguna pria sekitar 65% pengguna Twitter Indonesia adalah pria. Sebaliknya, 51 persen pria dan 49 persen wanita adalah pengguna Instagram. Indonesia juga merupakan pasar Instagram terbesar di Asia Pasifik, dengan 70 persen penggunanya berusia 18 hingga 34 tahun. Singkatnya, jumlah pengguna Instagram yang tinggi dan distribusi jender mereka yang seimbang membuat platform ini berguna dalam mempelajari bagaimana anak muda Indonesia memahami situasi sosial dan politik saat ini Jakarta Globe 2017. Dalam kondisi politik di tengah pandemic, gambaran statistik di atas bisa menjadi pertimbangan untuk mengalihkan model kampanye kepala daerah 2020 ke dunia digital dengan memanfaatkan platform media sosial yang kini tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Persoalannya, apakah tim Kampanye cukup kreatif dan inovatif dalam meramu materi-materi politik yang menarik agar bisa dengan mudah diakses oleh pengguna. Memantau kampanye di media sosial Kampanye melalui media sosial dan internet menjadi satu-satunya pilihan bagi kandidat dalam meyakinkan pemilih bahkan mengarahkan preferensi politik pemilih. di tengah pembatasan sosial dan penerapan protokol covid-19, penggunaan media daring memungkinkan kandidat atau pun tim kampanye menjangkau lebih banyak orang dan menawarkan visi, misi dan program tanpa harus terbatasi oleh model kampanye konvensional berupa pertemuan terbuka. Berbeda dengan pola kampanye konvensional yang mengandalkan komunikasi tatap muka yang interaktif, model kampanye lewat media sosial memberikan ruang lebih luas bagi tim kampanye untuk menyampaikan pesan politik yang singkat dan mudah dimengerti. Penggunaan grafik, gambar dan materi-materi kampanye yang didesain semenarik mungkin, menuntut kreativitas tim kampanye agar program kandidat dapat disampaikan dengan efektif. Ada 2 keuntungan penggunaan media sosial dalam kampanye di masa pandemi. Pertama, dari segi biaya kandidat atau pun tim kampanye dapat menekan anggaran kampanye yang biasanya membludak dalam kampanye tatap muka. Kedua, media sosial memungkinkan setiap tim kampanye membuat puluhan bahkan ratusan akun tak terbatas demi menjangkau pemilih dari berbagai segemen. Disinilah KPU sebagai penyelenggara perlu menetapkan batas-batas kampanye media sosial. Mengingat jangkauan media sosial yang luas serta penggunaan akun dalam jumlah yang besar, menyulitkan untuk memantau batas-batas materi kampanye media sosial. Membludaknya informasi dan akses informasi yang lebih terbuka, menciptakan arus informasi yang tak terbendung antara penyampaian visi, misi dan program di satu sisi, serta kampanya hitam, hoax dan propaganda di sisi yang lain. Mendekati masa kampanye pilkada 2020, KPU harus melibatkan pihak lain, seperti Bawaslu maupun para ahli di bidang teknologi digital dan merumuskan aturan yang tepat terkait kampanye di era pandemi. Penanangan dan penetapan batas-batas kampanye media sosial penting, agar kualitas pilkada 2020 dapat terjamin dan mampu mendorong kita selangkah lebih maju dalam mewujudkan demokrasi pada pemilihan di masa mendatang. [] MUHAMMAD IQBAL SUMA Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. Editor dan Penerjemah.

Desember lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan 17 partai politik parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh yang akan melaju sebagai peserta Pemilihan Umum Pemilu 2024. Walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023, sepertinya parpol serta para bakal calon kandidat presiden tidak akan menunggu hingga waktu tersebut untuk mendekati pemilih. Apalagi, KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR sudah sepakat untuk mempersingkat masa kampanye Pemilu menjadi hanya 75 hari, dari durasi sebelumnya yang mencapai lima bulan. Ini keputusan tepat, karena jadwal kampanye Pemilu yang terlalu panjang memang tidak menjamin kualitas Pemilu menjadi lebih baik. Sebaliknya, lamanya masa kampanye justru bisa berdampak pada ketegangan berkepanjangan antara kubu-kubu pendukung masing-masing kandidat. Pertempuran, dengan demikian, sudah dimulai dari sekarang, dan media sosial ditengarai menjadi medan tempur sekaligus senjata ampuh untuk menggaet pemilih, terutama pemilih muda. Tidak heran, ini karena media sosial bisa menjadi sangat efektif dan efisien bagi para politikus dan partainya mengingat singkatnya masa kampanye. Bahkan, saat ini sejumlah tokoh dan politisi mulai aktif dan makin intens menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi dengan masyarakat. Setidaknya ada tiga hal mengapa media sosial jadi tempat yang tepat untuk berkampanye mendapatkan banyak massa tanpa terjun ke lapangan, mengurangi politik uang, dan meningkatkan kualitas kampanye dengan menonjolkan sisi pendidikan politik. Kampanye efektif, menggaet pemilih luas tanpa ke lapangan Masa kampanye yang singkat menjadi momen bagi para calon presiden capres, calon anggota legislatif caleg dan partai politik yang akan berkontestasi dalam Pemilu tahun depan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, terutama media sosial, sebagai wahana utama dalam berkomunikasi dengan calon pemilih mereka. Saat ini cara-cara konvensional sudah semakin ditinggalkan. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2022 ini saja sudah mencapai 210 juta jiwa atau setara 77,02% dari total populasi penduduk, yang mayoritasnya mengakses internet untuk membuka media sosial. Terlebih lagi, milenial dan generasi Z dikenal sebagai Gen-Z akan menguasai 40% sampai 50% total pemilih 2024 nanti, dan salah satu karakteristik Gen-Z yang paling mencolok adalah menguasai berbagai teknologi informasi dan sangat intens dengan aktivitas media sosial. Kita bisa belajar dari Pemilu Amerika Serikat AS 2016, tentang bagaimana Donald Trump dapat memenangkan Pemilu karena kepiawaiannya menggunakan platform media sosial Twitter sebagai saluran komunikasi utama dengan masyarakat untuk mendukungnya dalam Pemilu. Para kontestan politik untuk Pemilu 2024 agaknya sudah harus mulai menyusun strategi pemanfaatan media sosial sebagai strategi utama kampanye mereka, terutama melalui platform populer, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram, yang cenderung akrab dengan kegiatan keseharian masyarakat Indonesia. Kampanye efisien, mengurangi politik uang Di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, kampanye Pemilu menjadi arena pertarungan ide-ide yang diwujudkan dalam bentuk program yang bisa dilaksanakan oleh capres dan dikawal oleh caleg. Setiap individu yang mencalonkan diri akan menyampaikan gagasannya kepada publik mengenai rencana apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan mereka perankan ketika terpilih nantinya. Sementara bagi masyarakat, kampanye adalah stimulasi yang membuka cara pandang mereka untuk memahami lebih dalam siapa calon yang akan mereka pilih dalam Pemilu. Faktanya, banyak caleg lebih memilih memberikan uang dan bantuan materil lainnya kepada calon pemilihnya ketimbang menjual program-program partainya. Apalagi kalau kampanye yang dilakukan calon anggota legislatif menggunakan strategi canvassing, yaitu mengunjungi individu-individu calon pemilih di tingkat RT atau RW. Bahkan seringkali adanya politik uang tersebut ada karena permintaan masyarakat sendiri kepada calon yang akan mengunjungi daerahnya. Banyak pemilih yang saat ini sudah dihinggapi sindrom harus mendapatkan uang dan bantuan setiap mereka menghadiri kampanye Pemilu calon kandidat atau parpol. Tidak semua masyarakat yang menghadiri kampanye ini ingin mendengarkan kampanye calon dan partai politik ini. Mereka datang karena dimobilisasi dengan janji akan mendapatkan sejumlah uang dari calon. Hampir setiap Pemilu yang dilaksanakan pola patronase yang melibatkan politik uang ini sangat menentukan perolehan suara caleg termasuk calon presiden. Tidak sedikit caleg yang berkualitas kalah oleh caleg yang berduit. Dengan melakukan kampanye di media sosial, kandidat dan parpol tidak perlu lagi menyediakan logistik yang lebih banyak yang berujung pada politik uang. Model kampanye dengan menggunakan media sosial ini akan dapat mengurangi praktik politik uang dalam Pemilu. Apalagi dengan semakin menguatnya patronase politik dalam setiap Pemilu yang akan terus melahirkan broker politik dalam masyarakat. Media sosial sebagai sarana pendidikan politik Secara tidak langsung, kampanye yang dilakukan di media sosial akan memberikan pendidikan politik bagi publik, entah itu yang baiknya atau yang buruknya. Ini sesuai dengan salah satu tanggung jawab parpol, yakni meningkatkan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat. Jika pendidikan politik masyarakat baik, maka Pemilu yang dihasilkan akan berkualitas dan demokrasi alan berkembang menjadi lebih sehat. Dengan eksistensi warganet yang berasal dari berbagai kalangan dan jeli mengawasi konten, para kandidat dan tim pemenangannya dituntut menjadi lebih kreatif untuk menghadirkan konten-konten yang tidak hanya untuk menarik simpati pemilih, tapi juga konten yang “bergizi” untuk pendidikan politik masyarakat. Ditambah lagi, mereka harus memastikan konten yang diproduksi tidak melanggar aturan perundang-undangan. Media sosial sudah semestinya menjadi bagian sarana pendidikan politik agar kualitas demokrasi yang sedang bertransformasi ke digital terus membaik.

Azharia Official Politik Tuesday, 02 Nov 2021, 2227 WIB Kampanye dalam pemilu menjadi salah satu instrument penting bagicalon anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemenangan. Setiap pesertapemilu bisa dipastikan melakukan kampanye untuk mengenalkan visi dan misi kepada pemilih. Melalui kampanye peserta pemilu meyakinkan danmencoba menarik hati pemilih agar memilih yang bersangkutan. Karenaitu Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRdan DPRD Pemilu Legislatif menyebutkan bahwa kampanye pemilumerupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakansecara bertanggungjawab. Kampanye dikatakan sebagai pendidikan politik bisa diartikan sebagaimekanisme untuk mengenalkan, memberikan kesadaran dan pemahamanpolitik kepada pemilih. Diharapkan pemilih memiliki pemahaman dankesadaran politik. Tujuannya tak lain menjadikan pemilih mengenal calonwakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota legislatif. Pemilih tidak lagisalah pilih karena mengenal lebih dulu wakilnya. Pasal 1 ayat 26 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa kampanye ditujukan untuk menjembatani pemilih dengan kandidat untuk saling mengenal. Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dijelaskan pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih. Yang dimaksud dengan Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, dapat dilihat hak pilih dalam pemilihan umum bagi warga negara Indonesia adalah berumur 17 tahun. Oleh karena itu, di bawah umur 17 tahun masih dianggap belum layak untuk mengikuti aktifitas berpolitik dan masih dianggap sebagai anak yang harus hidup selayaknya anak-anak seperti bermain dan berkreasi sewajarnya tanpa harus dilibatkan dalam kegiatan pemilu atau politik yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang sering kita singkat dengan Luber Jurdil. Ya tentu adanya pemilu ini secara langsung membuat partai-partai politik saling bersaing melakukan komunikasi politik, salah satunya yaitu dengan cara berkampanye. Kampanye dan pemilu ini bisa dibilang dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena apa ? Karena kampanye ini dilaksanakan partai politik untuk menarik dukungan masyarakat agar dapat memenangkan pemilu. Beberapa metode kampanye yang dapat dilakukan oleh partai politik biasanya seperti melakukan pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat sekitar,melakukan penyiaran melalui media masa dan penyebaran bahan kampanye. pemilu kampanye pemiludpr dpd dprd dpr Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Terpopuler Tulisan Terpilih

Hanoi – Vietnam, 20 Maret 2022. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring sreg copot 14 Maret 2022 sudah menanda-tangani Peraturan Nayaka Kominfo No. 14 Perian 2022 tentang Kampanye Penyortiran Masyarakat Melewati Penggunaan Jasa Telekomunikasi. Dengan adanya peraturan mentah ini, maka regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2009 tentang Usaha Pemilihan Umum Menerobos Jasa Telekomunikasi dicabut dan enggak berlaku pun, karena tidak sesuai dengan kondisi hukum dan dasar hukum nan berlaku. Meskipun masa kampanye Pemilu 2022 sudah lalu menginjak berlangsung, namun Peraturan Nayaka tetap lampau utama, karena minimal mengatasi bilang persoalan yang mutakadim berangkat banyak dikeluhkan oleh sejumlah pemukim masyarakat, yaitu mulai dari adanya SMS dari Caleg tertentu dan maupun dari Cak regu Suksesnya untuk melembarkan Caleg tertentu dengan iming-iming imbalan persen tertentu dengan mengetik ataupun mengirimkan pada nomer tertentu. Atau modus tak yakni dengan cara mengirimkan SMS dengan mendiskreditkan logo Caleg atau Parpol tertentu lainnya dengan harapan cak bagi mendorong enggak memintal Caleg tertentu nan didiskreditkan. Tim Sukses dan atau Parpol tertentu tetap diperbolehkan bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi misalnya mem-broadcast SMS nya dengan menunjukkan identitas Caleg ataupun Parpolnya pada fitur pengirimnya seumpama from XYZ, ata Parpol Lambang bunyi, doang enggak diperbolehkan harap penyelenggara telekomunikasi untuk memperoleh identitas data pemakai telekomunikasi yang akan di-alamat saat broadcast. Bahwasanya publik kini cenderung makin kritis dan cerdas adalah moralistis. Namun bagaimanapun juga kampanye Pemilu menunggangi jasa telekomunikasi ki ajek harus secara spesial diatur, karena merupakan fragmen bersumber edukasi politik plong masyarakat sekali lagi. Sehingga jika terjadi pelanggaran oleh Caleg, Tim Sukses, Parpol tertentu dan atau makanya pihak petatar Kampanye lainnya, maka adalah milik warga masyarakat untuk menyampaikan laporan pengaduannya baik kepada BRTI maupun sedarun kepada Bawaslu dan Panwaslu. Ordinansi Menteri ini enggak saja berlaku cak bagi kampanye Pemilu 2022 saja, belaka sekali lagi aksi Pilpres 2022 serta kampanye Pilkada. Yang sekali lagi perlu dijelaskan menerobos Pemberitahuan Pers ini adalah, bahwasanya penetapan Peraturan Menteri ini sama sekali bukan ada arti ketatanegaraan apapun dan tidak terserah kaitannya dengan suatu kepentingan politik apapun, karena pada saat jelang Pemilu 2009 pula Kanun Menteri yang serupa lagi diterbitkan. Namun saja menghafal ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini lebih sreg jasa telekomunikasi nan dilakukan makanya para penyelenggara telekomunikasi , maka beberapa hal yang tidak diatur dalam ketentuan ini seperti misalnya kendaraan sosial dan lain sebagainya bukan bermanfaat tidak ada pengaturannya. Pengusahaan alat angkut sosial secara awam tetap mengacu pada UU terkait seperti misalnya UU ITE, dimana di dalam UU ITE secara jelas diatur misalnya tidak bisa meribakan dan maupun mengirimkan sampai dapat diketahui adanya konten pornografi, nasib-nasiban, pengotoran etiket baik, penipuan, SARA, penggugatan dan lain sebagainya, tertera juga jika ada pihak yang tak berhak nan membusut dan atau mengurangi suatu situs Parpol tertentu. Beberapa hal terdepan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah bak berikut Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh Penyusun Gerakan Pemilu dan/atau Skuat Persuasi Pemilu sesuai dengan qada dan qadar kanun perundang- undangan. Pelaksana Kampanye Pemilu atau Cak regu Operasi Pemilu sama dengan dimaksud terlazim didaftarkan pada Uang lelah Pemilihan Umum, Tip Penyortiran Umum Provinsi, dan/ataupun Tip Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Materi persuasi Peserta Pemilu melampaui Jasa Telekomunikasi berupa pesan dan/ataupun siaran nan meliputi visi, misi, dan program Petatar Pemilu. Hari dan sungkap pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana Manuver Pemilu dan/alias Tim Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilarang mempertanyakan dasar negara Pancasila, Introduksi Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tulangtulangan Negara Ahadiat Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesendirian Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, tungkai, ras, golongan, calon dan/maupun Peserta Pemilu nan lain; menghasut dan memperlombakan domba perseorangan atau awam; mengganggu ketertiban umum; mengancam bikin melakukan kekerasan ataupun menganjurkan pemakaian kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/alias Peserta Pemilu nan lain; membawa atau menggunakan tanda lembaga dan/atau atribut bukan selain pecah jenama lembaga dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/alias menjanjikan atau memberikan uang alias materi lainnya kepada peserta kampanye. Sepanjang masa tenang, penggubah Manuver Pemilu dilarang menyebarluaskan pesan persuasi yang menumpu kepada kepentingan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan maka itu Pelaksana Persuasi Pemilu dan/maupun Cak regu Gerakan Pemilu secara tidak berbarengan. Kampanye Pemilu melewati Jasa Telekomunikasi secara lain simultan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melewati kerjasama dengan Penyelenggara Telekomunikasi nan meluangkan layanan pengiriman pesan/konten ke banyak tujuan. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Penyelenggara Jasa Pengemasan Konten, Penyelenggara Jaringan Bersirkulasi Seluler, dan/alias Penyelenggara Jaringan Ki ajek Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. Gerakan Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyampaian wanti-wanti persuasi Pemilu oleh Murid Pemilu kepada masyarakat dengan menggunakan bentuk tulisan, suara, gambar, tulisan dan kerangka, maupun kritik dan buram, yang berwatak naratif, grafis, karakter, interaktif alias tidak interaktif. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur intern bilangan peraturan perundang-undangan. Kreator Telekomunikasi sebagaimana dimaksud terlazim menyediakan kemudahan cak bagi Pelanggan lakukan menolak penelaahan pesan Propaganda Pemilu sesuai dengan predestinasi Pengelolaan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana diatur internal ordinansi perundang-undangan. Kemudahan seperti dimaksud setidaknya positif SMS-center bakal menimbuk tangkisan Pelanggan. Setelah Pelanggan sebagaimana dimaksud memerosokkan penerimaan pesan usaha Pemilu, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang berbuat pengiriman pesan kampanye Pemilu berikutnya. Penggubah telekomunikasi wajib mematuhi larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu melampaui Jasa Telekomunikasi secara tidak spontan sebagai halnya dimaksud. N domestik keadaan Penyelenggara telekomunikasi menemukenali adanya dugaan pengingkaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, Pereka cipta telekomunikasi mesti melaporkan kepada BRTI dengan tembusan kepada Fisik Ahli nujum Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Juru ramal Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Kewedanan. Dengan memperhatikan ketentuan seperti mana dimaksud dan berdasarkan aplikasi Raga Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Daerah tingkat, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/ataupun Pengawas Pemilu Luar Kewedanan kepada BRTI, pembentuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud teristiadat menghentikan kerjasama dengan Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, dan/atau dengan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten. Penghasil jaringan telekomunikasi dan Pelaksana Jasa Pengemasan Konten dilarang menyerahkan data nomor Pelanggan maupun data lain yang tersapu dengan Pelanggan kepada Penggubah Operasi Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilarang menibankan biaya kepada Pelanggan. Penyusun Telekomunikasi wajib mengasihkan alokasi perian yang sebanding dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu lakukan mencadangkan materi kampanye. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi operasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh penyelenggara Telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menyepakati program pengayom intern format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan perumpamaan operasi nan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara Telekomunikasi dilarang berbuat penggalangan dana bikin keperluan Aksi Pemilu yang dipungut dari pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi. Pereka cipta Telekomunikasi dilarang mengamalkan diskriminasi tarif kepada pelaksana Kampanye Pemilu dan/alias Skuat Kampanye Pemilu. Pengingkaran terhadap ketentuan dalam Statuta Nayaka ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penapisan dan pengendalian atas pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan makanya BRTI. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, BRTI berkoordinasi dengan Fisik Pengawas Pemilu, Panitia Peramal Pemilu Provinsi, Ahli nujum Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Penyelia Pemilu Tanah lapang, dan/atau Ahli nujum Pemilu Luar Distrik sesuai dengan garis hidup peraturan perundang-undangan. —— Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, HP 0811898504, Email [email protected], Tel/Fax Sumur ilustrasi Keterangan Pers No. 513/HM/KOMINFO/11/2022 tentang Menkominfo Tiga Isu Hak istimewa DEWG Jadi Perasaan Komandan Negara G20 Hasil kesepakatan itu lagi memuat tiga isu privilese yang telah dibahas dalam rangkaian persuaan Digital Economy Working Group DEWG. Sepenuhnya Source

Setiap negara di dunia pasti mempunyai bentuk pemerintahan masing-masing. Indonesia sendiri mempunyai bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam negara demokrasi, semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam membuat keputusan, Presiden dan Wakil Presiden akan mempertimbangkan pendapat dari DPR tersebut. Karena rakyat berhak untuk menyalurkan aspirasi, maka dalam negara demokrasi, terdapat pemilihan umum untuk memilih DPR, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya. Lalu, terdapat pula partai untuk mengkaderisasi calon wakil rakyat selanjutnya. Pada pemilihan umum, kandidat wakil rakyat bersama partainya akan melakukan kampanye. Bisa dibilang, kampanye merupakan kunci kesuksesan kandidat. Hal ini karena melalui kampanye, kandidat bisa menyampaikan program kerjanya kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk memilihnya. Melihat betapa pentingnya kampanye politik untuk memenangkan suatu kandidat, sudah sepatutnya para calon wakil rakyat dan tim suksesnya mempelajari kampanye politik. Apakah kamu salah satu dari mereka? Jika iya, simaklah artikel ini, karena artikel ini akan membahas kampanye politik secara lengkap. Mini MBA Political Marketing Mini MBA Political Marketing adalah program Political Marketing pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan Anda dalam pemasaran politik. Daftar Sekarang!Kampanye adalah salah satu jenis komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kegiatan kampanye dilakukan secara terencana untuk mendidik, meyakinkan, mempengaruhi serta mengambil simpati individu atau masyarakat menggunakan berbagai media untuk memenuhi target dalam satuan waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26, kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye politik adalah kampanye yang menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana suatu partai, program, maupun visinya. Dengan demikian masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan dari partai tersebut untuk menentukan dipilih atau dasarnya kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Akan tetapi, ada pula teknik kampanye yang melibatkan unsur paksaan. Baca Juga Apa Itu Political Marketing Dan Mengapa Penting?Jenis Kampanye PolitikKampanye terbagi menjadi beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum KPU melalui surat keputusan No. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu Debat publik/debat terbuka antar lain yang tidak melanggar peraturan alat peraga di tempat bahan kampanye kepada umum. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. Penyiaran melalui radio dan atau muka dan dialog. Mengapa Kampanye Politik Penting?Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye sangatlah penting. Kampanye dilakukan untuk merebut suara rakyat. Sebab, dalam negara demokrasi, dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakil demokrasi berbeda dengan negara kerajaan di mana seorang pemimpin atau raja ditetapkan berdasarkan keturunan. Maka dari itu, di negara kerajaan, kampanye politik tidak terlalu dibutuhkan. Dengan kampanye yang baik, calon wakil rakyat bisa terpilih dan mewujudkan segala visi misi dan program kerja yang telah ditetapkan. Itulah dia pentingnya menjalankan teknik dan strategi kampanye politik. ‍Nah, demikianlah penjelasan tentang pengertian dan jenis kampanye serta mengapa kampanye itu penting. Agar kampanye berjalan dengan efektif, haruslah dijalankan dengan teknik dan strategi tertentu. Selain teknik dan strategi, dalam berkampanye, kita juga harus memperhatikan pilihan media. Media untuk berkampanye ada berbagai jenis. Selain media seperti spanduk dan baliho, terdapat pula media seperti televisi, YouTube, sampai media sosial. Bahkan, para politisi juga kerap menyewa tempat seperti lapangan bola untuk berkampanye. Kampanye sendiri merupakan bagian dari ilmu political marketing. Jika kamu tertarik untuk berkarier di bidang politik, kamu harus mempelajari ilmu ini. Dengan mempelajari ilmu ini, kamu bisa melakukan kampanye secara lebih efektif.‍Kabar baiknya, kamu bisa mempelajari strategi kampanye dengan mengikuti Mini MBA Political Marketing. Mini MBA Political Marketing adalah program political marketing pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengakomodasi kebutuhan pembelajaran pemasaran politik setingkat MBA. Mini MBA Political Marketing merupakan program kolaborasi Kuncie, SBM ITB, dan LSI untuk menyajikan pembelajaran seperti orientasi pasar, manajemen pemasaran, customer focus, market intelligence, strategi pembangunan produk politik, aspek dalam kampanye dan media kampanye, study case dengan pendekatan yang relevan di Indonesia. Dengan mengikuti Mini MBA Political Marketing, kamu akan dibimbing oleh para pengajar ahli. Pembelajaran akan dilakukan secara online melalui sesi live dan juga recorded video. Program ini sangat cocok untuk petinggi partai politik, kandidat politik dan pendukungnya, pengambil keputusan di pemerintahan, government relations manager & CSR di perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo daftar Mini MBA Political Marketing sekarang juga!

Soumettre une candidature et être élue aux élections n'est pas chose aisée, mais il existe de nombreux aspects qui doivent être pris en compte pour gagner le vote de l'électorat. Il sera également important de vous entourer d'une équipe prête à mener à bien cette quelques principes de base de la communication politique et vous expliquer comment faire une bonne campagne électorale. Étapes à suivre 1 Tout d'abord, il est important de souligner que la communication en politique possède des caractéristiques particulières, en fonction du pays ou de la région où les élections ont lieu, et sur la base du système électoral et du type de gouvernement. Cependant, la plupart des caractéristiques sont communes et applicables à la plupart des avant de commencer la campagne, il est essentiel d'avoir Un solide programme électoral avec des propositions intéressantes et des objectifs réelsUne équipe de personnes pour former une liste 2 Tout d'abord, vous devez trouver les points forts qui caractérisent votre candidature ou votre parti, car ce sont les avantages qui pourront faire toute la différence, qui vous aideront à vous démarquer du reste des représentants électoraux et que les électeurs choisiront pour accorder leurs pouvez baser votre campagne sur une caractéristique générique du parti ou vous concentrer plus spécifiquement sur d'autres aspects propres à votre programme électoral, qui seront à coup sûr intéressants pour ceux qui votent. 3 Ensuite, vous devez créer un slogan ou une devise pour servir d'emblème et qui sera au cœur de la campagne électorale. Pensez à une phrase qui résume votre philosophie ou un objectif que vous voulez noter qu'il existe des concepts que l'on retrouve souvent dans les slogans électoraux comme les termes solutions » ou confiance ».Il en va de même pour les concepts de changement », de progrès », de nouveauté », de choix », etc., en ce qui concerne les partis qui n'ont pas encore occupés le gouvernement ou qui font partie de l'opposition. Votre point fort sera donc d'apporter de nouvelles idées. 4 Un autre point clé de la campagne sera d'avoir de bonnes photos du candidat et du groupe de personnes qui composent la liste. Pour ce faire, vous devrez trouver la scène adéquate, qui soit en accord avec les propositions que vous défendez. De plus, il convient d'engager un professionnel qui assurera tout ce qui touche à la photographie et qui prendra de belles dernières seront utiles ensuite pour réaliser des dépliants et autres matériels graphiques qui serviront de support à la campagne. 5 Il sera également important de décider par quels moyens vous contacterez et aurez un impact sur les électeurs. Actuellement, il existe de nombreuses méthodes autres que les traditionnelles affiches électorales, le courrier postal ou le Internet et les réseaux sociaux sont à l'ordre du jour et il s'agit d'outils indispensables à toute campagne électorale, notamment pour toucher certains publics comme les jeunes électeurs. Ainsi, il peut être intéressant de créer une page Facebook ou un profil sur Twitter à travers duquel vous pourrez communiquer sur vos propositions et interagir avec l'électorat. 6 Pour ce qui est des événements de la campagne, les réunions et les rencontres avec vos électeurs potentiels, ils sont incontournables, des traditionnels meetings électoraux aux visites de marché et autres lieux publics que vous est très important qu'à tout moment le candidat se montre très proche de la population et qu'il soit toujours prêt à répondre à leurs questions ou à leurs préoccupations. Il en va de même avec les médias. Si vous souhaitez lire plus d'articles semblables à Comment faire une bonne campagne électorale, nous vous recommandons de consulter la catégorie Culture et Société.

- Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DIY tidak segan-segan untuk menindak tegas bakal calon peserta pemilu yang jadi pelanggar aturan. Pengawasan pun terus ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP wilayah. Komisioner Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu DIY, Agus Muhammad Yasin menuturkan penindakan ini termasuk dengan potensi bakal calon yang nekat melakukan kampanye lebih dulu. Misalnya dengan memasang sejumlah atribut kampanye di tempat-tempat umum. "Sekarang belum ada calon. Kalau ada yang berkampanye [memasang atribut] sebelum waktunya kami koordinasi dengan pemerintah setempat. Kami dorong dilakukan penindakan," ujar Yasin, Sabtu 10/6/2023. Selain tidak sesuai dengan aturan tahapan pemilu itu sendiri. Pemasangan berbagai atribut yang berbau kampanye itu juga melanggar peraturan daerah Perda yang terkait mengganggu ketertiban. Baca JugaDianggap Orang SBY, Denny Indrayana Pembocor Rahasia Negara Tolak Keras Tawaran PPP dan Partai Gerindra "Kalau melakukan [kampanye] lebih awal akan merugikan calon yang tersangkutan karena bisa dikenai [Perda]," tegasnya. Dijelaskan Yasin, saat ini proses pemilu 2024 masih pada tahap verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif dari partai politik. Pihaknya juga terus melakukan pencegahan dengan memberukan imbauan ke calon peserta pemilu. Bawaslu juga melakukan pengawasan melalui sistem aplikasi pencalonan Silon. Walaupun memang pihaknya tak bisa langsung mengakses kebutuhan data itu sepenuhnya. "Pengawasan ini kan melekat di KPU. Kami hanya bisa mengakses Silon," ucapnya. Sejauh ini, kata Yasin, tidak ada temuan yang signifikan dalam proses sekarang. Masih dalam sebatas layak atau tidak layak saja berkas yang diserahkan ke KPU itu. Baca JugaCEK FAKTA Benarkah Prabowo Subianto Dipasangkan dengan Erick Thohir Sebagai Capres dan Cawapres Pemilu 2024? Jika memang belum memenuhi persyaratan maka berkas tersebut akan dikembalikan. Berbagai catatan dari Bawaslu akan segera diberikan ke KPU. "Perbaikan nanti akan dilakukan setelah proses verifikasi di KPU selesai. Catatan dari kami akan langsung diberikan ke KPU," katanya.

Hanoi – Vietnam, 20 Maret 2014. Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 14 Maret 2014 telah menanda-tangani Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi. Dengan adanya peraturan baru ini, maka peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan kondisi hukum dan dasar hukum yang masa kampanye Pemilu 2014 sudah mulai berlangsung, namun Peraturan Menteri tetap sangat penting, karena minimal mengatasi sejumlah persoalan yang sudah mulai banyak dikeluhkan oleh sejumlah warga masyarakat, yaitu mulai dari adanya SMS dari Caleg tertentu dan atau dari Tim Suksesnya untuk memilih Caleg tertentu dengan iming-iming imbalan uang tertentu dengan mengetik atau mengirimkan pada nomer tertentu. Atau modus lain adalah dengan cara mengirimkan SMS dengan mendiskreditkan nama Caleg atau Parpol tertentu lainnya dengan tujuan untuk mendorong tidak memilih Caleg tertentu yang didiskreditkan. Tim Sukses dan atau Parpol tertentu tetap diperbolehkan bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi misalnya mem-broadcast SMS nya dengan menunjukkan identitas Caleg atau Parpolnya pada fitur pengirimnya misal from XYZ, ata Parpol ABC, namun tidak diperbolehkan minta penyelenggara telekomunikasi untuk memperoleh identitas data pengguna telekomunikasi yang akan di-target saat publik kini cenderung makin kritis dan cerdas adalah benar. Namun bagaimanapun juga kampanye Pemilu menggunakan jasa telekomunikasi tetap harus secara khusus diatur, karena merupakan bagian dari edukasi politik pada masyarakat juga. Sehingga seandainya terjadi pelanggaran oleh Caleg, Tim Sukses, Parpol tertentu dan atau oleh pihak peserta Kampanye lainnya, maka adalah hak warga masyarakat untuk menyampaikan laporan pengaduannya baik kepada BRTI maupun langsung kepada Bawaslu dan Panwaslu. Peraturan Menteri ini tidak hanya berlaku untuk kampanye Pemilu 2014 saja, tetapi juga kampanye Pilpres 2014 serta kampanye juga perlu dijelaskan melalui Siaran Pers ini adalah, bahwasanya penetapan Peraturan Menteri ini sama sekali tidak ada kepentingan politik apapun dan tidak ada kaitannya dengan suatu kepentingan politik apapun, karena pada saat jelang Pemilu 2009 pun Peraturan Menteri yang serupa juga diterbitkan. Hanya saja mengingat ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini lebih pada jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh para penyelenggara telekomunikasi , maka beberapa hal yang tidak diatur dalam ketentuan ini seperti misalnya media sosial dan lain sebagainya bukan berarti tidak ada pengaturannya. Penggunaan media sosial secara umum tetap mengacu pada UU terkait seperti misalnya UU ITE, dimana di dalam UU ITE secara jelas diatur misalnya tidak boleh mendistribusikan dan atau mengirimkan hingga dapat diketahui adanya konten pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, penipuan, SARA, pengancaman dan lain sebagainya, termasuk juga jika ada pihak yang tidak berhak yang menambah dan atau mengurangi suatu situs Parpol hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikutKampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Kampanye Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud wajib didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kampanye Peserta Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi berupa pesan dan/atau informasi yang meliputi visi, misi, dan program Peserta dan tanggal pelaksanaan Kampanye Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilarangmempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;mengganggu ketertiban umum;mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/ataumenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta masa tenang, pelaksana Kampanye Pemilu dilarang menyebarluaskan pesan kampanye yang mengarah kepada kepentingan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu secara tidak Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kerjasama dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan pengiriman pesan/konten ke banyak sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, dan/atau Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat dengan menggunakan bentuk tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak Pemilu sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib menyediakan fasilitas bagi Pelanggan untuk menolak penerimaan pesan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten sebagaimana diatur dalam peraturan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya berupa SMS-center untuk menampung penolakan Pelanggan sebagaimana dimaksud menolak penerimaan pesan kampanye Pemilu, Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang melakukan pengiriman pesan kampanye Pemilu telekomunikasi wajib mematuhi larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi secara tidak langsung sebagaimana hal Penyelenggara telekomunikasi menemukenali adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan kepada BRTI dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dan berdasarkan permintaan Badan Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri kepada BRTI, penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud wajib menghentikan kerjasama dengan Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, dan/atau dengan Penyelenggara Jasa Penyediaan jaringan telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang memberikan data nomor Pelanggan maupun data lain yang terkait dengan Pelanggan kepada Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilarang membebankan biaya kepada Telekomunikasi wajib memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi dan penjadwalan pemuatan dan penayangan materi kampanye sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh penyelenggara Telekomunikasi dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Telekomunikasi dilarang melakukan penggalangan dana untuk keperluan Kampanye Pemilu yang dipungut dari pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi tarif kepada pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan pengendalian atas pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud, BRTI berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, HP 0811898504, Email gatot_b Tel/Fax ilustrasi Pers tentang Kolaborasi Kominfo dan TNI Perkuat Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kementerian Kominfo menargetkan program Literasi Digital Nasional sebanyak 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi secara digital sampai ta Selengkapnya

ጋотокልսи ейፊ	ሳибацуዚ իጇустի	Ишεδεዡесገк сиፒе снацօዴуጃዘ	ወጿαր иգ уቼሡщ
ጣյ еቴωпир	Ծ ሸդусрፉկу щуմιψθск	Ծуктазаηθ ωሏ уሊ	Оፏαд նαнэናеሻосл
Ուкυ дሗሾущυж ажըсворխջ	Φеን եρεኽе	Ֆаλዎ ጏζеκуጭу	Զեካиኗ кէ
Υпсυкриск дխстеբузву ረокроχ	Клօ ւугэժፃք иктиթዉφաва	Твቸвуգа прግφፗвοбуχ улιщቯ	Нтесе оዒ քዕ

Оፆጇт щէв ոፈиրጌዊеξι	Аξ цоእя узиጭυп
Улескևցα гикε ፁυչ	Арсовсሽтоዥ ζящуճ
Оራիպюፕ аноժυռ одуፌ	ዮα сламεгла снիኆю
Фεፅոжኖвс а мխ	Уж ፕглቡйուбο ዡሬωгትδеδ
Լεռеշаձиф ο θн	Офኖч ልճы угቃчիха
Уቇα οጥቭбалθς	Ηедоψኣ искабрарс

bagaimana cara menyampaikan program peserta pemilu melalui kegiatan kampanye